Angin berembus kencang di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu, 8 Agustus 2026. Dari hamparan lahan yang ditumbuhi semak belukar, asap putih mengepul lalu menebal. Api merambat mengikuti arah angin, mendekati rumah-rumah warga.

Putri, 38 tahun, melihat kobaran itu dari warung kecil di tepi Jalan Lintas Timur Sumatera. Ia segera menutup warung dan meninggalkan dagangannya. Rumah panggungnya yang terbuat dari kayu hanya berjarak sekitar 50 meter dari api.

“Anakku. Rumahku!” teriak Putri.

Siang itu, Putri bergegas pulang untuk memastikan keluarganya aman. Bau hangus mulai terbawa angin. Asap semakin pekat. Dari rumahnya, kobaran api terlihat terus bergerak di antara semak yang mengering.

Kebakaran lahan bukan hal baru bagi warga di kawasan itu. Tapi api yang mendekati permukiman membuat situasinya berbeda. Rumah panggung dengan struktur kayu seperti milik Putri mudah terbakar jika kobaran sampai menjalar ke halaman.

Tak jauh dari sana, pengguna Jalan Lintas Timur menghadapi persoalan lain.

Sekitar pukul 11.30 WIB, Bagas Pratama melintas di Pemulutan Barat. Karyawan sebuah perusahaan di Palembang itu sedang dalam perjalanan mudik menuju Prabumulih. Semakin mendekati lokasi kebakaran, asap mulai memenuhi jalan.

Cuaca panas. Angin bertiup cukup kencang. Asap putih mengepul dari lahan di pinggir jalan dan bergerak menyeberangi ruas yang dilalui kendaraan.

Jarak pandang menyusut menjadi sekitar 20-30 meter.

Mata Bagas terasa pedih. Ia melihat petugas Manggala Agni sedang berusaha memadamkan api di lahan rawa di sisi jalan. Bagas sempat merekam kondisi itu dengan telepon selulernya dan mengambil beberapa foto.

Yang membuatnya khawatir bukan hanya asap. Jarak pandang yang pendek dapat membahayakan kendaraan yang melintas. Pengemudi sulit melihat kendaraan di depan maupun dari arah berlawanan. Asap juga membuat pernapasan terasa tidak nyaman.

Kekhawatiran itu kemudian menjadi perhatian aparat.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Ogan Ilir, Inspektur Polisi Satu Mansyur, mengatakan kepulan asap yang terbawa angin mengurangi jarak pandang di sejumlah titik. Polisi turun mengatur lalu lintas dan meminta pengendara memperlambat kendaraan.

“Petugas kami mengarahkan kendaraan agar menyesuaikan kecepatan. Mengingat jarak pandang terbatas, rata-rata hanya sekitar 30 meter,” ujar Mansyur.

Titik kebakaran tidak jauh dari ruas Jalan Lintas Sumatera Palembang-Indralaya. Tim gabungan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Manggala Agni dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus menyekat agar kobaran tidak meluas.

“Tim di lapangan masih berjibaku memadamkan api. Kami mengimbau pengendara menyalakan lampu utama dan memperlambat laju,” kata Mansyur.

Asap yang menyeberang ke jalan membuat kebakaran di lahan warga ikut mengganggu perjalanan orang yang bahkan tidak tinggal di sekitar lokasi. Jalur yang setiap hari dipadati kendaraan itu berubah menjadi ruang yang harus dilalui dengan kewaspadaan lebih tinggi.

Berdasarkan laporan Manggala Agni Daops Sumatra XIV/Banyuasin, kebakaran terjadi di wilayah Desa Pulau Semambu dan Desa Sungai Rambutan. Titik kebakaran terdeteksi pada koordinat 3,14769 derajat Lintang Selatan dan 104,69448 derajat Bujur Timur. Luas lahan yang terdampak diperkirakan sekitar 10 hektare.

Kebakaran tersebut merupakan kebakaran permukaan. Petugas memusatkan pemadaman pada titik-titik api yang masih aktif.

Mengutip IDN Times, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatra, Ferdian Krisnanto, mengatakan lahan yang terbakar didominasi semak belukar, belidang, gegas, dan gelam. Jenis tanahnya mineral. Kawasan tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain dan berstatus milik masyarakat.

Vegetasi yang mengering membuat api mudah merambat. Angin mempercepat penjalarannya. Ketika api berada dekat permukiman, waktu yang dimiliki warga untuk menyelamatkan rumah menjadi semakin pendek.

Namun kebakaran di Pulau Semambu bukan satu-satunya persoalan.

Hampir Seribu Kejadian

Berdasarkan pemantauan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Selatan, karhutla masih menjadi perhatian di berbagai wilayah Sumatera Selatan.

Pada pemantauan sepanjang Januari hingga 8 Agustus 2026, jumlah hotspot di Sumatera Selatan mencapai 5.967 titik. Dalam periode yang sama tercatat 969 kejadian karhutla dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 664,87 hektare.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran tidak terkonsentrasi pada satu lokasi. Di sejumlah wilayah, tingkat kemudahan terjadinya kebakaran bahkan berada pada kategori very high atau sangat tinggi.

Penanganan dilakukan melalui berbagai cara. Patroli udara dan darat terus dilakukan untuk menemukan titik api. Petugas juga melakukan pemadaman, memantau hotspot, memberikan sosialisasi pencegahan, serta menyiapkan personel dan sarana penanggulangan karhutla.

Data itu juga menunjukkan pekerjaan pencegahan tidak bisa hanya dilakukan ketika asap telah terlihat. Semakin banyak lahan mengering, semakin cepat pula petugas harus menemukan dan menangani titik api sebelum membesar.

Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian karhutla.

Dari satu lokasi ke lokasi lain, tantangannya hampir sama: menemukan api sedini mungkin sebelum angin membawanya ke lahan yang lebih luas atau ke permukiman.

Alarm dari Kawasan Konsesi

Hasil analisis spasial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan menunjukkan adanya 1.330 hotspot di dalam kawasan konsesi sepanjang 1 Januari hingga 8 Agustus 2026. Analisis tersebut menggunakan data Sistem Monitoring Karhutla atau Sipongi Kementerian Kehutanan.

Sebanyak 866 hotspot berada di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI. Sebanyak 464 hotspot lainnya berada di dalam konsesi perkebunan.

Walhi mengingatkan angka tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai jumlah kebakaran. Hotspot merupakan indikasi panas di permukaan yang masih membutuhkan verifikasi lapangan. Demikian pula keberadaan hotspot di dalam konsesi tidak otomatis membuktikan kebakaran disebabkan oleh aktivitas perusahaan.

Namun data itu menunjukkan adanya wilayah yang perlu diperiksa lebih jauh.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Ersyah Hairunisah Suhada, kawasan konsesi dengan aktivitas pengelolaan lahan semestinya menjadi bagian penting dalam pencegahan, pemantauan, dan pengawasan kebakaran.

“Data hotspot bukan akhir dari analisis. Ia harus menjadi awal dari verifikasi dan pengawasan,” kata Ersyah.

Ia mengatakan karhutla tidak semestinya hanya dilihat sebagai akibat musim kemarau atau fenomena alam. Kebakaran yang berulang pada bentang alam yang telah berubah fungsi perlu dilihat pula dari sisi tata kelola lingkungan.

Karena itu, keberadaan 1.330 hotspot tersebut perlu ditelusuri. Antara lain dengan memeriksa kondisi lahan, tata kelola konsesi, efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, respons perusahaan, serta pengawasan pemerintah.

“1.330 hotspot bukan vonis. Tetapi merupakan alarm ekologis yang tidak boleh diabaikan,” ujar Ersyah. “Karhutla bukan hanya persoalan cuaca. Karhutla juga merupakan persoalan tata kelola, tanggung jawab, dan pengawasan.”

Fenomena El Nino

Peringatan tentang kondisi cuaca tahun ini telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada 29 Juli 2026, BMKG menyatakan El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat. Fenomena tersebut diperkirakan membuat musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia lebih kering dan berlangsung lebih panjang.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan kondisi itu dalam rapat terbatas mengenai penanganan cuaca ekstrem dan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, sehari sebelumnya.

Menurut Faisal, El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius. Kondisi saat ini, kata dia, sudah memasuki El Nino kuat.

BMKG memperkirakan puncak musim kemarau 2026 umumnya terjadi pada Agustus, yakni 48,84 persen wilayah, kemudian September sebesar 25,41 persen. Risiko karhutla diperkirakan meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September.

Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah dengan perhatian khusus. Lima provinsi diprioritaskan untuk penguatan pemantauan dan pengawasan, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Indian Ocean Dipole atau IOD masih berada dalam fase netral dan diprediksi berkembang menuju fase positif pada September hingga Desember 2026. Kondisi tersebut ikut menjadi pertimbangan dalam membaca perkembangan musim kemarau beberapa bulan ke depan.

Pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya. BMKG mendorong pembasahan lahan yang rentan terbakar, patroli terpadu, pemantauan hotspot, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.

Operasi Modifikasi Cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air. Menurut Faisal, ada dua perhatian utama pemerintah menghadapi kemarau yang beriringan dengan El Nino: menjaga ketersediaan air dan mencegah karhutla.

“Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar,” kata Faisal.

Persoalan karhutla tidak berhenti pada api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Karena itu, BMKG merekomendasikan peningkatan pemantauan kualitas udara, penguatan sistem peringatan dini berdasarkan konsentrasi PM2.5, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kemungkinan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut.

Musim kemarau belum mencapai akhirnya. Agustus justru diperkirakan menjadi salah satu periode paling kering tahun ini.

***

Ahmad Supardi, SustainergyID