Sekolah Adiwiyata dapat berkontribusi terhadap peningkatan skor NDC dan pencapaian target NZE 2060 Indonesia melalui aksi mitigasi nyata di tingkat sekolah. Meskipun kontribusinya bersifat tidak langsung karena sektor pendidikan saat ini tidak masuk dalam penghitungan emisi NDC.

Pada praktik kesehariannya sekolah bisa menerapkan efisiensi energi (hemat listrik, pemasangan PLTS atap skala kecil), pengelolaan sampah lewat program 3R dan komposting yang menekan emisi metana dari sektor limbah, serta penghijauan lingkungan sekolah yang mendukung sektor FOLU (Kehutanan dan Penggunaan Lahan) yang menjadi tulang punggung terbesar target NDC Indonesia. Ditambah lagi, mendorong mobilitas rendah karbon seperti bersepeda atau jalan kaki ke sekolah turut mengurangi emisi dari sektor transportasi tinggal di monitoring secara mendetail dan terukur secara nasional.

Jika ribuan sekolah Adiwiyata di seluruh Indonesia konsisten menjalankan praktik ini dan datanya dikompilasi oleh Dinas Lingkungan Hidup provinsi yang hasilnya di input ke  KLHK, akumulasinya bisa memperkuat sistem monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV) di tingkat sub-nasional, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah implementasi NDC Indonesia menjadi lebih baik dan bernilai untuk seluruh warga sekolah. 

Nilai strategis sekolah Adiwiyata yang sesungguhnya terletak pada perannya membangun fondasi jangka panjang untuk transisi energi dan iklim Indonesia. Program ini menanamkan literasi iklim sejak dini dan membentuk siswa menjadi “agen perubahan” yang menyebarkan kebiasaan rendah karbon ke keluarga dan komunitasnya masing-masing, sehingga menciptakan efek berganda yang jauh melampaui skala sekolah itu sendiri.

Selain itu, sekolah Adiwiyata membangun penerimaan publik (social acceptance) terhadap kebijakan energi terbarukan yang lebih besar, seperti RUU EBET dan RPP KEN, karena masyarakat sudah terbiasa melihat contoh nyata di lingkungan sekolah anak – anak mereka. Yang tidak kalah penting, program ini menyiapkan generasi muda dengan kesadaran dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi lapangan kerja hijau menjelang 2060, menjadikan sekolah Adiwiyata bukan sekadar program lingkungan sekolah, melainkan investasi sumber daya manusia untuk masa depan rendah karbon Indonesia.

Program Adiwiyata sejatinya sudah meletakkan fondasi penting untuk wawasan lingkungan, namun hal itu tidak cukup untuk membantu meningkatkan score penilaian NDC Indonesia. hingga akhir 2023, tercatat 28.270 sekolah Adiwiyata di berbagai jenjang. Namun pada 2024, hanya 720 sekolah yang benar-benar meraih penghargaan tingkat Nasional atau Mandiri. Bandingkan dengan skala riil pendidikan nasional yang Jawa Barat saja memiliki lebih dari 33.000 sekolah dasar dan menengah pertama. Jumlah sekolah Adiwiyata, dengan kata lain, hanyalah pecahan kecil dari aset pendidikan bangsa.

Sebenarnya, Indonesia tidak kekurangan payung hukum. Lewat UU No. 16 Tahun 2016, negara telah meratifikasi Paris Agreement sebuah komitmen yang mengikat seluruh sektor, termasuk pendidikan. Pada Agustus 2024, BSKAP Kemendikbudristek bahkan meluncurkan Panduan Pendidikan Perubahan Iklim berbasis prinsip RAMAH (Relevan, Afektif, Merujuk Pengetahuan, Aksi Nyata, Holistik) yang diintegrasikan ke Kurikulum Merdeka. Yang masih hilang adalah jembatan kebijakan yang menghubungkan semangat program sekolah seperti HISTOLOKA dengan pelaporan resmi NDC Indonesia ke dunia internasional.

Untuk menyelami lebih jauh, penulis melakukan interview dengan bebapa pengurus Histoloka dan Pembinanya. Guna mengetahui inisiatif rendah emisi apa yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan belajar mengajar di sekolah SMAN 68 Jakarta. 

Bayangkan belajar di ruang kelas yang suhunya menyentuh 30 derajat Celcius, sementara AC di sudut ruangan sudah kurang terasa dingin dan mengantri untuk bisa mendapat perbaikan berkala tahunan. Ini bukan gambaran sekolah tertinggal di pelosok negeri, melainkan kondisi nyata di salah satu SMA negeri terbaik di Jakarta.

Di tengah gempuran cuaca ekstrem dan target ambisius Indonesia menuju net-zero emission tahun 2060, muncul pertanyaan sederhana namun mendesak: sudahkah sekolah-sekolah kita benar-benar siap menjadi bagian dari solusi krisis iklim, atau baru sebatas menempel label “berwawasan lingkungan” di materi promosi sekolah?

Jakarta mencatat rekor terpanasnya di suhu 35,6°C pada pertengahan Maret 2026, jauh melampaui zona nyaman termal yang ditetapkan Standar Nasional Indonesia, yakni 22,8–25,8°C. Angka ini bukan sekadar statistik cuaca, tapi sinyal bahwa infrastruktur pendidikan kita mulai kewalahan menghadapi realitas iklim yang berubah lebih cepat dari kemampuan adaptasi institusi.

Di SMA Negeri 68 Jakarta, suhu ruang kelas bervariasi, dari sejuk 20°C hingga menyengat 30°C ketika ada kerusakan ac ataupun kondisi cuaca panas. Bahkan di Laboratorium fisika mereka sama sekali tidak memiliki AC, memaksa siswa berpindah ruang dan berebut tempat di perpustakaan yang dilengkapi dua unit AC. Di aula sekolah, sekitar enam puluh siswa berdesakan dalam suasana pengap yang membuat kegiatan seremonial dan olahraga sulit berjalan efektif, lebih jauh sulit mendapatkan mengembangkan kompetensi akademik dan non-akademik demi prestasi terbaik. 

Dampaknya kekurangan ac tersebut bukan cuma soal kenyamanan. Berdasarkan interview dengan beberapa orang siswa, Nilai ambang masuk siswa pindahan anjlok ke angka 72 untuk jurusan IPS dan 87 untuk IPA, padahal siswa sendiri yakin mereka bisa meraih nilai 90 jika ruang ujian punya AC dan sirkulasi udara yang lebih sejuk dan nyaman. Panas ekstrem, ternyata, punya harga yang dibayar langsung oleh prestasi akademik.

Krisis ini merambat lebih jauh dari sekadar suhu ruangan. Hasil tes kebugaran (BIP Test) menunjukkan siswa bernama Daffana hanya mencapai level 8 dari potensi level 11 akibat polusi udara, sementara temannya, Abizar, mentok di level 6 dari potensi level 8. Murid lainnya juga melaporkan keluhan iritasi mata, tenggorokan kering, batuk akibat asap kendaraan, hingga kulit yang mudah berjerawat karena paparan panas dan polusi harian. Ini bukan lagi isu lingkungan yang abstrak, melainkan beban kesehatan nyata yang ditanggung siswa SMA di ibu kota.

Yang membuat kondisi ini lebih mengkhawatirkan: SMAN 68 Jakarta bukan sekolah yang terpinggirkan. Sekolah ini menempati peringkat 10 nasional dari 23.657 sekolah versi LTMPT Kemendikbud pada 2022, berlokasi strategis di Salemba Raya, hanya 500 meter dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Jika sekolah unggulan di jantung Jakarta pun bergulat dengan persoalan ini, bagaimana dengan puluhan ribu sekolah lain di seluruh Indonesia?

Namun demikian, sekolah ini sama sekali tidak berpangku tangan. Guru sejarah sekaligus pembina ekstrakurikuler HISTOLOKA (History Ekstrakurikuler) aktif mengikutkan siswa – siswi pengurusnya ke program penanaman mangrove bersama Dinas Kehutanan dan Taman Kota Jakarta. Disisi lain, Guru fisika bahkan berinisiatif merancang kompor induksi bertenaga surya sebagai alat praktik pengajaran, sebuah terobosan yang sayangnya masih terganjal minimnya keahlian teknis dan dana untuk bahan baku sehingga alat peraga tersebut tidak berjalan baik sesuai dengan target pembelajaran yang ditentukan. 

Setelah mengetahui hal tersebut kini saatnya kita mempertanyakan, beranikah kita mengubah setiap kelas yang kepanasan hari ini menjadi alasan untuk mempercepat, bukan menunda, kebijakan penurunan emisi nasional? Karena setiap tahun tanpa aksi nyata berarti satu generasi lagi belajar di aula yang pengap, kehilangan kapasitas paru-paru di lintasan lari yang panas dan tercemar polusi, dan mewarisi kesenjangan emisi sebesar 995 MtCO₂e yang bukan mereka yang menciptakannya.

***

Riyan Nurrahman (Strategic Partnership Manager, Yayasan Indonesia Bebas Emisi), artikel ini ditulis sebagai bagian dari Program Fellowship Media di bawah inisiatif Child Fund Asia, Kampanye Cities on Fire di Bangkok, Colombo, Jakarta, dan Manila, serta inisiatif “Cooler Cities. Healthier Children. Brighter Futures.” di Jakarta.