Ruang rapat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu–Lampung pagi itu hening. Lima belas dokter hewan dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan menatap layar proyektor. Di sana terpampang sebuah foto: sebuah kotak besi diselubungi kain hitam, diikat tali tambang, dipikul ramai-ramai dengan lima batang bambu. Di sekelilingnya, ratusan orang berdesakan.

Di dalam kotak itu, seekor harimau sumatera jantan berumur sekitar tiga tahun terbaring gelisah.

Foto itu diambil di Desa Plakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Januari 2020. Harimau tersebut kemudian dikenal dengan nama Enim, satwa yang dituding menerkam tujuh petani di sekitar hutan lindung Muara Enim, Lahat, dan Pagar Alam hingga tewas pada akhir 2019.

“Ramainya orang seperti ini bisa membahayakan manusia dan harimaunya sendiri,” kata Slamet Mulyono, dokter hewan yang terlibat langsung dalam evakuasi Enim.

Ia berbicara dalam Pelatihan Adaptasi Mitigasi Konflik Manusia dan Harimau Sumatera yang digelar BKSDA Bengkulu–Lampung bersama Wildlife Conservation Society–Indonesia Program (WCS-IP), akhir Januari 2020.

Menurut Slamet, sejak awal informasi harimau terjerat box trap sejatinya hanya diketahui petugas. Namun keberadaan perangkap itu cepat menyebar. Warga berdatangan, mengambil foto, merekam video. Tak lama kemudian, kerumunan terbentuk.

“Mereka tidak memikirkan keselamatan,” ujarnya.

Saat harimau mengaum, orang-orang berlarian. Begitu sunyi, mereka mendekat kembali.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau harimau itu berontak dan lolos. Risikonya fatal.”

Situasi seperti itu, kata Slamet, membuat harimau stres dan para petugas pun berada dalam tekanan. Terutama dokter hewan yang bertanggung jawab menilai kondisi satwa sekaligus keselamatan manusia di sekitar lokasi.

Peristiwa di Desa Plakat menjadi contoh rapuhnya tata kelola evakuasi satwa liar di lapangan. Sugeng Dwi Hastono, Ketua Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar, Aquatik, dan Hewan Eksotik Indonesia (ASLIQEWAN), menilai ketegasan mutlak diperlukan.

“Dalam evakuasi satwa langka, dokter hewan adalah komandan lapangan. Tidak boleh ada intervensi,” kata Sugeng.

Ia menekankan perlunya dukungan penuh aparat, mulai dari polisi hutan, kepolisian, TNI, hingga pemerintah setempat, untuk menghalau gangguan yang berpotensi membahayakan.

Menurut Sugeng, penanganan satwa liar memiliki strategi dan etika tersendiri. Naluri dan kemampuan harimau sering kali luput dari pengetahuan publik.

“Harimau bisa berlari sangat cepat, melompat tinggi, berenang jauh. Itu bukan pengetahuan umum,” ujarnya.

Karena itu, prinsip evakuasi tak sekadar menyelamatkan satwa, melainkan memastikan keselamatan manusia. “Kuncinya kerja sama dalam satuan tugas,” kata Sugeng.

Dokter hewan BKSDA Bengkulu, Erni Suyanti Musabine, menambahkan bahwa kesiapan mental memimpin evakuasi harus dibarengi dukungan teknis. Mulai dari respons medis pertama hingga penanganan lanjutan, terutama jika harimau terluka akibat jerat.

“Termasuk pemahaman karakter wilayah konflik, minimal di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Ketua PDHI Wilayah Bengkulu, Hafli Hasibuan, menyebut penguatan peran dokter hewan dalam pengelolaan konflik satwa liar perlu dilakukan secara sistematis.

“Profesinya punya kapasitas dan keahlian. Tinggal bagaimana diperkuat di wilayah-wilayah terdampak,” katanya.

Konflik manusia dan harimau di Sumatera bagian selatan tak bisa dilepaskan dari perubahan bentang alam Bukit Barisan. Kawasan hutan lindung yang membentang dari Bukit Nanti, Bukit Jambul, Gunung Patah, Makakau, hingga Suaka Margasatwa Isau-Isau kini terfragmentasi oleh berbagai aktivitas: panas bumi, perkebunan, pertambangan, hingga perambahan.

Di lanskap yang kian sempit itu, ruang jelajah harimau bersinggungan langsung dengan kebun dan permukiman. Firdaus, peneliti yang terlibat dalam pendampingan mitigasi konflik, menilai kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci.

“Terutama masyarakat yang hidup di pinggir hutan,” katanya.

Menurut Firdaus, penting bagi warga memahami penyebab konflik dan cara menanggulanginya, bukan hanya bereaksi saat tragedi terjadi.

“Dimulai dari kesadaran akan nilai penting harimau sumatera, hingga terbentuknya kemandirian penanganan konflik.”

Data BKSDA dan WCS-IP menunjukkan, selama 2008–2019 terjadi 229 konflik harimau di lanskap Bukit Barisan Selatan (BBS)–Bukit Barisan Rejang Selatan (BBRS). Lima orang meninggal dunia, 306 ternak mati, empat harimau terbunuh, dan tiga ditangkap hidup.

Sebanyak 23 desa di tiga provinsi tercatat sebagai lokasi konflik, dari Lampung, Bengkulu, hingga Sumatera Selatan. Namun Firdaus menilai penyelesaian yang dilakukan selama ini masih bersifat jangka pendek.

“Fokus pada konflik yang sudah terjadi, belum menyentuh pencegahan dan pemulihan pascakejadian,” ujarnya.

Padahal, bentang alam BBS–BBRS termasuk wilayah prioritas pelestarian harimau sumatera dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS).

Upaya pencegahan, menurut Syarah Siti Suprianti dari Kementerian Desa PDTT, bisa dimulai dari desa. Dana desa, katanya, dapat digunakan untuk membangun kemandirian masyarakat menghadapi konflik satwa liar.

“Desa bisa membentuk dan mengoperasikan satgas konflik,” ujarnya.

Anggaran dapat dialokasikan untuk perlengkapan dasar, seperti senter, sepatu bot, jas hujan hingga pelatihan mitigasi.

Ketentuan ini, kata Syarah, sudah diatur dalam Peraturan Kementerian Desa Nomor 11 Tahun 2019, yang mengakomodasi kebutuhan spesifik desa-desa pinggiran hutan.

***

Ahmad Supardi, SustainergyID

Tulisan ini juga terbit di Mongabay Indonesia dengan judul Tegang, Evakuasi Harimau Sumatera Bernama Enim