Riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa emisi karbon dari ekosistem lamun di Indonesia tidak terjadi secara merata. Wilayah Jawa dan sebagian Sumatra tercatat memiliki faktor emisi karbon tertinggi dibandingkan kawasan pesisir lainnya, menandakan bahwa kerusakan padang lamun di wilayah barat Indonesia berpotensi melepaskan karbon ke atmosfer dalam jumlah lebih besar.

Temuan ini disampaikan oleh Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanologi BRIN, A’an Johan Wahyudi, melalui publikasi ilmiah yang secara khusus mengkaji emisi karbon yang dilepaskan ketika ekosistem lamun mengalami gangguan.

Selama ini, pembahasan mengenai karbon biru lebih sering menyoroti peran ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan rawa asin dalam menyerap karbon. Padahal, menurut A’an, aspek emisi akibat kerusakan ekosistem justru kerap luput dari perhitungan.

“Kalau kita bicara karbon biru, selama ini fokusnya selalu pada penyerapan. Padahal dalam carbon accounting, yang dihitung bukan hanya yang diserap, tetapi juga yang diemisikan,” kata A’an dalam wawancara dengan Humas BRIN, Rabu (14/1).

A’an menjelaskan, padang lamun yang sehat berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Namun fungsi tersebut dapat berbalik arah ketika ekosistem mengalami gangguan, baik akibat reklamasi, pengerukan, maupun peningkatan sedimentasi di wilayah pesisir.

“Ketika lamun rusak, daun, akar, dan bagian lainnya akan membusuk. Proses dekomposisi inilah yang melepaskan karbon dioksida ke atmosfer,” ujarnya.

Lamun memang memiliki kemampuan menyaring sedimen, tetapi daya dukung tersebut tetap memiliki batas. Jika tekanan dari daratan terlalu besar, keseimbangan ekosistem akan terganggu.

“Lamun bisa menyaring sedimen, tapi kalau sedimennya berlebihan—misalnya akibat erosi dari daratan—itu tetap akan mengganggu,” kata A’an.

Faktor Emisi Karbon Lamun

Dalam riset ini, A’an memperkenalkan pendekatan faktor emisi karbon lamun, yakni angka yang menggambarkan jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer per satuan luas ekosistem per tahun akibat degradasi.

“Dalam konteks lamun, faktor emisi menunjukkan laju kehilangan karbon yang sebelumnya tersimpan dalam biomassa, dan mencerminkan proses awal pelepasan karbon dari sistem pesisir,” jelasnya.

Selama ini, Indonesia masih menggunakan faktor emisi global (Tier-1 IPCC) untuk menghitung emisi karbon dari ekosistem lamun. Menurut A’an, pendekatan tersebut kurang mencerminkan kondisi riil Indonesia yang sangat beragam.

“Kondisi lamun Indonesia, baik dari tekanan aktivitas manusia, dinamika pesisir, maupun stok karbonnya, tidak bisa diwakili oleh angka rata-rata global,” ujarnya.

Untuk mengatasi keterbatasan data jangka panjang, riset ini menggunakan metode chronosequence modeling, dengan membandingkan padang lamun yang masih relatif sehat dan yang telah terdegradasi.

“Hampir tidak ada data kondisi lamun 10 atau 20 tahun lalu. Maka wilayah yang lamunnya masih bagus, seperti Nusa Tenggara Timur, kami jadikan referensi kondisi masa lalu,” kata A’an.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor emisi karbon lamun di Indonesia berkisar antara 0,53 hingga 3,25 ton karbon per hektare per tahun. Nilai tertinggi ditemukan di wilayah dengan tekanan antropogenik tinggi, terutama Jawa dan sebagian Sumatra, sementara wilayah seperti Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Maluku menunjukkan angka yang lebih rendah.

“Tekanan aktivitas manusia di wilayah padat penduduk membuat potensi emisinya jauh lebih besar,” ujar A’an.

Temuan ini mengindikasikan bahwa lokasi degradasi lamun menjadi faktor krusial dalam perhitungan emisi karbon nasional. Kerusakan satu hektare lamun di wilayah barat Indonesia dapat menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibandingkan luasan yang sama di kawasan timur.

Melalui riset ini, A’an mendorong Indonesia untuk mulai beralih dari pendekatan Tier-1 ke Tier-2, yakni menggunakan faktor emisi yang lebih spesifik dan mencerminkan kondisi nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka yang dihasilkan saat ini masih bersifat awal.

“Perhitungan ini baru berbasis karbon biomassa, seperti daun dan akar. Padahal cadangan karbon terbesar justru ada di sedimen,” katanya.

Ke depan, penggabungan data biomassa dan sedimen dinilai penting agar perhitungan emisi karbon lamun lebih presisi dan dapat mendukung pelaporan penurunan emisi nasional, termasuk dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).

Selain pendekatan ilmiah, A’an menekankan pentingnya regulasi yang kuat, implementasi yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem lamun.

Ia juga menyoroti urgensi pengembangan sistem pemantauan laut jangka panjang, seperti Indonesia Ocean Observing System (IOOS), yang memantau tidak hanya aspek fisik laut, tetapi juga biogeokimia dan ekosistem.

***

Ahmad Supardi, SustainergyID