Bencana tidak pernah berhenti pada runtuhnya bangunan atau rusaknya infrastruktur. Dampaknya menjalar ke kehidupan sosial masyarakat, dari hilangnya mata pencaharian, terganggunya pendidikan anak, rapuhnya jejaring sosial, hingga meningkatnya kerentanan kelompok rentan. Karena itu, penanganan bencana tak bisa berhenti di fase tanggap darurat.

Pesan ini disampaikan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), M. Najib Azka, dalam Webinar Tema Perdana (Kick-Off Meeting) bertajuk “Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan Pascabencana Sumatera: Sejauh Mana Kesiapan Kita?”. Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Selasa (30/12), di Jakarta.

Najib menegaskan, pengalaman dari berbagai bencana besar, mulai tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, hingga Palu menunjukkan bahwa fase transisi menuju pemulihan merupakan tahap paling krusial sekaligus paling rapuh.

“Pada fase ini sering terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah. Antara kebijakan nasional dan realitas lokal, serta antara program dan kebutuhan riil masyarakat terdampak,” ujarnya.

Menurut Najib, di titik inilah peran ilmu pengetahuan sosial dan humaniora menjadi sangat strategis. Pemulihan pascabencana, kata dia, harus dirancang berbasis bukti, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar mengejar pemulihan fisik.

“Pemulihan tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan pendapatan, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga,” tambahnya.

Atas dasar itu, BRIN melalui OR IPSH menggagas Weekly Webinar Series: Update Sumatera sebagai ruang diskusi lintas aktor yang berkelanjutan. Forum ini dirancang untuk mempertemukan perspektif kebijakan, riset, dan praktik lapangan, sekaligus mendokumentasikan tantangan serta praktik baik dalam proses pemulihan pascabencana. Rangkaian diskusi tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan Buku Putih Pemulihan Pascabencana Sumatera dari perspektif kependudukan dan sosial.

Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menekankan bahwa pemulihan pascabencana dalam perspektif kependudukan tidak hanya membahas apa yang dibangun kembali, tetapi juga siapa yang pulih lebih dulu dan siapa yang tertinggal.

“Perubahan struktur rumah tangga, migrasi, hingga meningkatnya kerentanan kelompok tertentu harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial,” jelas Ali.

Dari sisi ilmiah, Profesor Riset Pusat Riset Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin, mengingatkan bahwa bencana hidrometeorologi di Sumatera tidak terlepas dari krisis iklim global. Kenaikan suhu bumi hingga sekitar 1,5 derajat Celsius telah meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem serta angin kencang.

“Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatera menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis data ilmiah harus terus diperbarui,” ungkap Erma.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik (Dit. PPF) BNPB memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Sumatera. Pemulihan diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Diskusi juga diperkaya oleh perspektif masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Direktur Eksekutif Salam Setara (KitaBisa), Ahmad Mujahid, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara itu, Universitas Syiah Kuala (USK) menyoroti peran pendidikan darurat dan dukungan psikososial bagi penyintas, terutama anak-anak sebagai fondasi pemulihan jangka panjang.

Melalui forum ini, BRIN berharap kolaborasi antara peneliti, pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dapat semakin diperkuat. Tujuannya satu: memastikan transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana di Sumatera berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

***

Ahmad Supardi, SustainergyID