Pemerintah pusat belum melihat urgensi menetapkan banjir besar di Sumatera sebagai bencana nasional.

Di tengah meluasnya genangan dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan penanganan masih bisa ditopang oleh pemerintah daerah.

“Status darurat bencana daerah sudah cukup menjadi dasar tindakan,” ujar Pratikno seusai rapat di kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis, 27 November 2025.

Ia menilai mekanisme tanggap darurat di tiap provinsi sudah berjalan, dari evakuasi korban hingga penyaluran logistik awal.

“Ini persoalan kemanusiaan yang harus diselesaikan secepat-cepatnya.”

Pernyataan itu meredam desakan sebagian pihak yang mendorong intervensi lebih besar dari pusat. Nasir Djamil, anggota DPR dari Aceh, meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional.

Ia khawatir penanganan akan tersendat jika koordinasi pusat tidak diperkuat.

“Saya khawatir jumlah korban terus bertambah,” kata Nasir, Kamis siang.

Arus Deras, Akses Putus

Sejak awal pekan, cuaca ekstrem menyapu tiga provinsi di Sumatera. Curah hujan tinggi memicu banjir bandang dan longsor yang merusak rumah warga, menyeret kendaraan, hingga menumbangkan jembatan-jembatan kecil di pedalaman.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, menggambarkan aliran air di sejumlah titik mengangkut lumpur pekat, batang pohon, potongan bangunan, dan sampah rumah tangga.

Sejumlah ruas jalan antar-kabupaten terputus. Jaringan listrik dan telekomunikasi padam bergantian. Ratusan warga di Aceh, Sibolga, Tapanuli Tengah, hingga Darussalam Barat mengungsi ke gedung sekolah dan balai desa setempat.

Dampak ikut merambat hingga sisi-sisi sosial: aktivitas ekonomi setempat berhenti; pertanian rakyat rusak; ribuan rumah terendam.

Masjid Dibuka untuk Pengungsi

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan seruan agar masjid-masjid di wilayah terdampak dibuka sebagai hunian sementara. Surat edaran bernomor 227.C/III/SE/PP-DMI/XI/2025 itu ditandatangani Jusuf Kalla dan Rahmat Hidayat.

“Masjid harus menjadi tempat aman bagi warga,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis.

Pengurus masjid juga diminta menyalurkan bantuan darurat sesuai kemampuan masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri dan BNPB mengirim tim ke sejumlah titik terdampak. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, memimpin rombongan ke Kota Sibolga dan Tapanuli Utara.

Di wilayah itu, banjir bandang sejak Senin menyebabkan enam titik longsor dan membuat ribuan warga mengungsi.

“Pak Mendagri meminta kami turun langsung,” kata Safrizal.

Ia menyebut posko nasional segera dibangun di Tapanuli Utara karena jalur darat terputus total. Bantuan logistik akan dikirim melalui udara, termasuk tenda pengungsian dan perlengkapan darurat.

Pada tingkat daerah, konsolidasi dilakukan melalui pertemuan virtual yang melibatkan BPBD, Satpol PP, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Instruksi kesiapsiagaan diberikan sejak 18 November 2025 melalui surat edaran Kemendagri. Pemerintah daerah diminta menggelar Apel Kesiapsiagaan Hidrometeorologi untuk memastikan personel, armada, dan peralatan dalam kondisi siap digunakan.

“Kita berada pada risiko tinggi banjir dan longsor. Respon pertama sangat menentukan,” kata Safrizal.

***

Ahmad Supardi, SustainergyID (Berbagai sumber)