Di tengah diskusi panjang tentang masa depan iklim dunia, PT PLN (Persero) menegaskan diri sebagai penggerak utama dekarbonisasi Indonesia. Dalam panel “Scaling-Up Carbon Markets: Opportunities for Global Collaboration” di COP30, PLN memaparkan strategi membangun pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan tersambung dengan standar global.

Rangkaian diskusi pada 18 November 2025 itu menjadi panggung penting bagi Indonesia. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan bahwa ekosistem karbon Indonesia hanya bisa tumbuh jika regulasi lintas sektor berjalan konsisten dan kolaborasi internasional diperkuat.

“Indonesia harus hadir dengan sinyal yang jelas bahwa kita siap membangun ekosistem karbon yang transparan, terukur, dan mampu menciptakan nilai ekonomi nyata,” ujar Eddy.

“Sinkronisasi kebijakan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.”

Nada serupa disampaikan Ignatius Wahyu Marjaka, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH. Ia menyebut Indonesia telah menyiapkan mekanisme pasar karbon yang mengacu pada standar global, termasuk kerja sama dengan negara mitra dan lembaga sertifikasi internasional. Salah satunya adalah perjanjian bilateral yang tengah diperdalam bersama Norwegia.

“Integritas pasar karbon adalah prioritas nasional. Teknologi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi agar Indonesia kredibel di pasar global,” jelas Wahyu.

Dari sisi industri energi, PLN menunjukkan arah yang lebih konkret. Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menegaskan kesiapan PLN menjadi katalis utama. Dalam RUPTL 2025–2034, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW energi terbarukan, mulai dari baseload, variable energy, hingga sistem penyimpanan energi (ESS). Jika terealisasi, ekspansi ini diproyeksikan menghasilkan hingga 250 juta ton green attribute.

“Ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi peluang nyata menciptakan nilai ekonomi hijau dan mempercepat transisi energi,” kata Evy.

Ia menyebut bahwa setiap penerbitan carbon credit PLN wajib memenuhi prinsip high-integrity carbon yang diakui global.

Kolaborasi internasional juga terus diperkuat. Bersama Pemerintah Norwegia, PLN tengah menyelaraskan standar global dengan kebijakan domestik, termasuk rancangan skema tata kelola dan peningkatan kapasitas nasional. Tujuannya jelas: memastikan kredit karbon Indonesia dapat diterima dan bersaing di pasar internasional.

***

Ahmad Supardi, SustainergyID