Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi batalnya rencana badan usaha swasta penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) membeli pasokan dari PT Pertamina (Persero).

Menurut Bahlil, proses negosiasi antara swasta dengan Pertamina masih berjalan dalam skema business to business (B to B). “B to B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance, selebihnya diatur secara B to B,” kata Bahlil di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Seperti diketahui, PT Vivo Energy Indonesia membatalkan rencana pembelian 40.000 barel BBM dari Pertamina. Hal serupa juga terjadi pada SPBU BP-AKR yang disebut-sebut membatalkan tambahan pasokan.

Meski demikian, Bahlil memastikan ketersediaan BBM nasional aman. “Stok BBM kita cukup hingga 21 hari ke depan. Pemerintah bahkan sudah menambah kuota impor BBM sebesar 10% lebih tinggi dari tahun lalu,” tegasnya.

Ia menepis anggapan bahwa pasokan BBM nasional menipis. “Tidak ada alasan, tidak ada persepsi bahwa BBM kita menipis. Kuota impornya pun sudah kami berikan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Vivo Energy Indonesia menjelaskan alasan pembatalan transaksi dengan Pertamina. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (1/10/2025), ia menyebut ada beberapa kendala teknis dari sisi spesifikasi produk.

“Apa yang sudah kami minta terpaksa dibatalkan. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa depan kami akan membeli dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta bisa dipenuhi,” ungkapnya.

Vivo juga menyatakan stok BBM mereka sudah habis untuk Oktober 2025.

“Jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual pada akhir bulan ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menuturkan salah satu kendala dalam kerja sama dengan SPBU swasta terkait kandungan etanol pada base fuel Pertamina.

“Kontennya ada etanol sekitar 3,5%. Itu sebenarnya masih dalam ambang batas yang diperkenankan regulasi, bahkan sampai 20% masih diperbolehkan. Tapi memang setiap merek punya spesifikasi berbeda,” jelasnya dalam RDP.

Ia menegaskan, Pertamina tetap membuka ruang negosiasi dengan badan usaha swasta terkait kualitas dan spesifikasi produk di pengiriman berikutnya.

***

Ahmad Supardi, SustainergyID.